JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah segera menurunkan pajak final bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selama ini, pelaku UMKM dikenakan pajak final 1 persen dari omzet per tahun. Kini pemerintah akan menurunkannya menjadi 0,25 persen dari omzetnya.
Perubahan pajak final UMKM akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
Pada PP tersebut, pajak UMKM bersifat final sebesar 1 persen dan berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun.
Hal itu ditegaskan oleh Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Soeprapto. Ia mengungkapkan melalui revisi PP tersebut, pajak penghasilan UMKM akan diturunkan menjadi 0,25 persen.
“Tinggal rapat kabinet mungkin. Ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Perekonomian.
Tinggal bagaimana diserahkan ke presiden,” terang Soeprapto usai penandatanganan memorandum of understanding aplikasi perpajakan di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Selasa, (29/8/17).
Tak hanya masalah perubahan pajak, Soeprapto mengatakan definisi peredaran bruto juga akan diperjelas. Tujuannya agar peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan ataupun laba yang didapatkan.
“Bagaimana kalau ada return. Kan biasanya tahu-tahu tidak laku orang jualan.
Diperjelas di situ,” imbuhnya.
Selama ini tidak terdefinisi, sehingga jika ada pengusaha rugi, mereka tetap membayar pajak karena PPh yang dipatok itu final. Karenanya, pemerintah terus mendorong definisi dari peredaran bruto. Bahkan, dalam RAPBN 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan PPh UMKM.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyatakan selain aspek PPh, pemerintah juga akan memastikan kemudahan peraturan pajak pertambahan nilai (PPN).
Harapannya, pelaku UMKM semakin sadar membayar pajak karena tarif yang lebih mudah perhitungannya sederhana.

