JAKARTA, Bernas.id ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menanggapi banyak kasus penundaan keberangkatan calon jemaah umrah. Salah satunya kasus yang dugaan penipuan biro perjalanan umrah First Travel. DPR pun membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah.
“Kasus First Travel menjadi pemicu dibentuknya Panja.
Sebetulnya, pengaduan penyelenggaraan umrah sering muncul.
Kasus FT ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan umrah selama ini memang banyak masalah,” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain, Kamis (24/8/17).
Baca Juga BPKH dan DPR Akan Bertatap Muka Bahas Investasi Dana Haji
Menurutnya, ada berbagai pertimbangan alasan DPR akhirnya membentuk Panja. Pertama, penundaan keberangkatan jemaah dan minimnya kontrol harga standar untuk perjalanan haji khusus dan umrah.
“Perang harga antar Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah seringkali tidak terkontrol.
Akibatnya, proteksi dan perbaikan pelayanan menjadi terbengkalai,” papar politikus PKB itu.
Baca Juga Hampir Tertipu First Travel, Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Ganti Rugi
Menurutnya, Panja Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah sudah diketok saat rapat internal Komisi VIII DPR RI. Fraksi-fraksi tinggal menyerahkan nama-nama anggotanya yang diutus masuk menjadi Panja.