JAKARTA, Bernas. id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah resmi diundangkan. Disahkannya UU maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyusun PKPU dalam rangka persiapan Pemilu serentak 2019 mendatang.
“Info KPU sudah. Maka KPU sudah umumkan Senin (21/8/17) ini UU mulai berlaku dalam rangka menyusun PKPU berdasarkan UU,” ungkap Mendagri Tjahjo kepada wartawan, Senin (21/8/17).
Baca Presiden Jokowi Hormati Keputusan DPR Sahkan UU Pemilu
Tjahjo mengaku belum melihat tembusan UU Pemilu yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pihaknya meminta UU Pemilu bisa menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun DKPP.
UU Pemilu ini prinsipnya menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu dalam menyusun peraturan-peraturan. Ia mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU Pemilu, kecuali ada hal-hal yang belum diatur dan harus ada keputusan/peraturan detailnya,” urai Tjahjo.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengirimkan naskah UU Pemilu pada hari Senin (7/8/17) lalu. DPR mengirimkan naskah tersebut ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Sayangnya, belum ada kabar apakah sudah ditandatangani oleh Presiden atau belum.
Baca Baru Disahkan DPR, UU Pemilu Digugat ke MK
UU Pemilu sendiri sudah disahkan menjadi UU pada rapat paripurna tanggal 20 Juli lalu. Saat pengesahan, F-PAN, F-Gerindra, F-PD, dan F-PKS memilh walk out karena tak setuju presidential threshold 20 persen dalam UU.