JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Delegasi RI yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menyerahkan laporan data pulau bernama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BIG adalah National Names Autorithy dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Porwadi mengungkapkan saat ini KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi, maupun verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang dimulai sejak tahun 2005 hingga 2017.
Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan 11th Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat, data pulau-pulau bernama di Indonesia siap untuk dilaporkan.
“Sejak 2015 hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB pada konferensi ke 11 sidang UNCSGN ini, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ujar Brahmantya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/17).
Jumlah itu, katanya, merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan pada konferensi ke-10 sidang UNCSGN di tahun 2012.
“Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” terang Brahmantya.
Wajar saja Indonesia mendapat julukan negara kepulauan terbesar di dunia.