YOGYAKARTA,HarianBernas.com ? Rapat daerah TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) yang diadakan setahun sekali menjadi wadah bagi TPID untuk mengetahui bagaimana inflasi disuatu daerah dan mempermudah koordinasi. Berbagai hal dibahas dalam rapat ini seperti rencana program kerja, penyelesaian isu, finalisasi program kerja, dan lain sebagainya.
Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) TPID DIY yang diselenggarakan pada Kamis (3/8), mengangkat tema?Pengendalian Inflasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Pasar?. Seperti namanya, Rakorda ini menekankan pentingnya koordinasi antar daerah.
?Penting halnya untuk menjalin koordinasi antar daerah satu dengan yang lain.
Biasanya, jika ada suatu daerah yang angka inflasinya tinggi, ini akan berdampak ke daerah ? daerah lain, terutama daerah tetangga,?
papar Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam sambutannya di Ruang Kasultanan Ball Room, Hotel Ambarrukmo, Jalan Laksda Adisucipto No. 81.
Rakorda ini diselenggarakan tepat sesudah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Wilayah di Semarang pada 17 Juli 2017 lalu. Hasil dari Rakornas TPI menekankan pentingnya penguatan empat aspek untuk mengendalikan inflasi yaitu penguatan sistem informasi pangan, pemantauan pergerakan harga, peningkatan efisiensi usaha, dan perbaikan infrastruktur.
Angka inflasi di DIY sendiri cenderung meningkat dari pada tahun ? tahun sebelumnya. Terhitung dari sepuluh tahun terakhir, angka inflasi DIY menyentuh titik terendah di tahun 2016 yaitu 2,29% (yoy) dimana administered price deflasi 2,44% (yoy) dan inflasi volatile food 4,96% (yoy).
Harga pangan di DIY menjadi faktor yang mampu membuat inflasi terus meningkat.
Apalagi harga pangan yang tinggi menjelang Hari Raya seperti lebaran.
?Banyak pedagang dari luar DIY yang membeli barang di DIY, dan menjualnya lagi di DIY. Hal ini akan berdampak pada harga yang tinggi dan fluktuatif yang dibebankan pada konsumen,? jelas Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

