JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo telah membentuk dan melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Harapannya dana haji bisa diinvestasikan dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Menteri Agama Lukman Hakim mengungkapkan maksud pemerintah dalam mengelola setoran awal dana haji. Ia menjelaskan sering terjadi kesalahpahaman dari calon jemaah haji ketika telah melakukan setoran awal dana haji.
Baca juga Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur, Ini Komentar Menag
“Seringkali terjadi kesalahpahaman dari hakekatnya setoran awal para calon jemaah haji.
Menurut UU dan akatnya setoran awal itu hakekatnya milik para calon jemaah haji yang telah diserahkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah dalam sistem wakalah sepenuhnya mendapat kewenangan untuk mengelola dana itu,” ungkap Lukman usai melepas keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji embarkasi Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (28/7/17).
Lukman mengungkapkan pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan dari BPKH. Di mana menurutnya BPKH memiliki kewenangan untuk mengelola, memanfaatkan, dan mendayagunakan dana haji untuk kepentingan jemaah.
Baca juga Tidak Kuat Dilewati Pesawat B777 Pembawa Jemaah Haji, Runway Halim Perdana Kusuma Rusak
“Jadi prinsipnya untuk kepentingan jemaah itu sendiri, bentuk pengelolaan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan dana-dana haji ini diberikan kewenangan BPKH untuk menginvestasi menempatkan dana-dana itu pada tempat yang bisa mendatangkan nilai manfaat yang lebih besar. Investasi oleh UU itu dibatasi harus bersyariah, harus penuh kehati-hatian dan harus bisa penuh dipertanggungjawabkan,” ungkap Lukman.
Investasi yang dilakukan BPKH sudah mengikuti prinsip syariah sehingga nantinya pemanfaatannya tidak akan mendatangkan kerugian.

