JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan setidaknya ada 325.887 organisasi masyarakat yang terdaftar dan berbadan hukum. Namun, ia menilai dibutuhkan penguatan undang-undang untuk mengawasi ormas yang jumlahnya ratusan ribu tersebut.
“Dengan jumlah demikian, tentu butuh peraturan yang efektif mencegah, mengawasi dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan keutuhan NKRI,” ungkap Yasonna saat memberi sambutan pada acara audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila, di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Jumat (21/7/17).
Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang ormas, disebutnya tidak memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017.
“Sikap ini untuk menjaga negara dari berbagai kemungkinan.
Kalau dibiarkan, pada gilirannya bangsa kita tidak mampu lagi mengatasi, karena ini gerakan ideologis,” tegasnya.
Ia mengakui saat ini belum ada data resmi terkait jumlah ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah, lanjutnya, dibantu Polri terus berupaya mengkaji sejumlah ormas yang berbadan hukum.

