JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa memang harus memperhatikan berbagai aspek. Mendagri berujar Presiden Joko Widodo tidak mau pemindahan ibu kota negara hanya wacana saja.
“Ini harus ada progress report. Pak presiden juga tidak mau sekadar wacana. Dia menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu gimana, dipindahkan itu di mana.
Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari,” ungkap Mendagri Tjahjo di Jakarta Selatan, Senin (10/7/17).
Menurutnya, lokasi baru yang direncakan sebagai pengganti Jakarta harus tepat. Tak bisa diburu-buru, pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu.
“Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah.
Dulu pernah kok kita dari Jakarta ke Yogya, Jakarta ke Padang, pemerintahannya,? imbuhnya.
Presiden pun bisa bekantor di mana-mana. Pasalnya, ada gedung negara di Yogyakarta, Bogor, dan di Bali. Tjahjo menyebut Presiden bebas menentukan akan berkantor di mana.
Namun, sarana dan prasarana harus menunjang kebutuhan Presiden.

