Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Hak Angket KPK Ditolak Ratusan Dosen UGM

Oleh: Redaksi Bernas•10 Juli 2017
Hak Angket KPK Ditolak Ratusan Dosen UGM
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Hak Angket dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh ratusan dosen dari UGM..."

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com – Hak Angket dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh ratusan dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka menilai bahwa ini hanya menjadi salah satu cara untuk melemahkan KPK. Hal ini dibeberkan oleh Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada, di Balairung UGM, Yogyakarta, pada Senin (10/7).

“Kalau penggunaan hak angket ini dibiarkan dan pelemahan KPK terwujud yang rugi adalah bangsa Indonesia,” ungkap Muhadjir Darwin , salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.

Muhadjir juga mengatakan bahwa terlibatnya guru besar dan dosen UGM terkait masalah ini adalah aksi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tidak hanya selalu fokus pada penelitian, tetapi juga menjalankan fungsi pengabdian pada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menolak pelemahan KPK.

“Jadi yang kita lakukan ini merupakan representasi UGM untuk mengedepankan kepentingan masyarakat yaitu membersihkan negara dari korupsi,” lanjutnya.

Sigit Riyanto, Dekan Fakultas Hukum UGM melihat bahwa ini menjadi salah satu gerakan antikorupsi dengan melemahkan KPK.

Ini ditunjukkan dengan usaha intervensi DPR pada proses hukum yang berlangsung yang ditangani KPK. Menurut Sigit, tindakan Pansus mengunjungi napi korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin beberapa waktu lalu merupakan simbol dukungan pada pelaku tindak pidana korupsi.

“Gerakan-gerakan yang dilakukan itu secara faktual merefleksikan sebuah gerakan yang bertentangan dengan gerakan antikorupsi yang dilakukan bangsa ini, khususnya KPK,” ujar Dekan Fakultas Hukum UGM itu.

Sampai saat ini masih dilakukan konsolidasi dukungan dosen UGM.

Sudah ada 400 suara yang menolak hak angket DPR yang akan diberikan pada KPK.

Jumlah akhir dukungan akan diumumkan dengan resmi tanggal 17 Juli 2017 mendatang. Waktu ini akan bertepatan dengan deklarasi UGM berintegritas.

“UGM akan memantau dengan cermat perkembangan proses di Pansus Angket KPK dan akan menganalisis substansinya dengan meminta pendapat ahli yang kompeten,” kata dia.

Aksi ini yang dilakukan oleh dosen ini didukung oleh Panut Mulyono, Rektor UGM.

“UGM mendukung langkah-langkah yang ditempuh para dosen UGM sesuai dengan visi dan misi UGM,” ujar Panut.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram