Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Gara-gara Ucapan #ndeso Kaesang Dilaporkan, Ini Sikap Istana

Oleh: Redaksi Bernas•6 Juli 2017
Gara-gara Ucapan #ndeso Kaesang Dilaporkan, Ini Sikap Istana
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Pihak Istana menyatakan tidak ada intervensi kepada kepolisian terkait kasus yang dialami oleh anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep...."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Pihak Istana menyatakan tidak ada intervensi kepada kepolisian terkait kasus yang dialami oleh anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Kaesang dilaporkan atas dugaan menebarkan ujaran kebencian di dunia maya, yakni lewat video blog (vlog) diunggah lewat YouTube. Ia dilaporkan oleh Muhammad Hidayat. Kasus yang melibatkan Kaesang tersebut justru dihentikan polisi karena dianggap tidak mengandung unsur tindak pidana.

“Ya itu kan wilayah kepolisian.

Kalau tidak ada unsur pidananya tentu tidak diteruskan. Saya kira tidak ada intervensi presiden.

Presiden sedang sibuk sih,” ungkap Kelapa Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/17).

Jokowi sapaan akrab Joko Widodo, masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja.

Kaesang pun ikut serta dalam rombongan kunjungan itu. Di lain sisi, Teten sendiri menilai laporan yang dibuat Hidayat memang tidak mengandung unsur pidana.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menghentikan kasus ini.

Baca Juga Kasus Mengada-ada, Kasus Kaesang Pangarep Dihentikan

“Kalau memang tidak ada unsur pidana, tidak harus diteruskan.

Ini sekali lagi bukan faktor anak presiden,” ungkapTeten

Menurutnya, polisi juga harus berlaku serupa jika menerima laporan yang tidak mengandung unsur pidana. Anggaran negara pun tidak terbuang sia-sia untuk menangani pertengkaran orang per orang.

“Masa negara harus biayai, katakan lah, misalnya pertengkaran orang per orang. Pribadi pribadi.

Itu kan harusnya geser ke perdata saja, silahkan saling gugat,” kata Teten.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram