HarianBernas.com ? Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Myanmar mendapat tekanan dari dunia internasional akibat tuduhan pembantaian etnis Rohingya. Namun tekanan tersebut tidak membuat pemerintah Myanmar merasa gentar. Justru kini pemerintah Myanmar bersikap tidak kalah keras dengan cara menolak tim penyelidik PBB masuk ke wilayah Myanmar.
?Jika mereka hendak mengirimkan seseorang untuk misi mengungkap fakta, maka tidak ada alasan untuk membiarkan mereka masuk,? kata sekretaris Kementerian Luar Negeri Kyaw Zeya.
Ia juga memperingatkan kalau pihaknya tidak akan menerbitkan visa bagi siapapun yang memiliki kaitan dengan misi tersebut.
Rohingya adalah etnis minoritas Myanmar yang populasinya terkonsentrasi di negara bagian Rakhine, Myanmar barat. Menurut laporan yang dirilis oleh PBB pada bulan Februari lalu, pihak keamanan Myanmar melakukan penganiayaan dan pemerkosaan massal kepada warga Rohingya. Laporan tersebut dibuat setelah perwakilan PBB melakukan wawancara dengan warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
Namun laporan yang sama dikritik oleh pemerintah Myanmar.
Menurut mereka, isi dari laporan tersebut terlalu dilebih-lebihkan.
Pemerintah Myanmar menambahkan kalau klaim mengenai pembantaian terhadap etnis Rohingya adalah hasil propaganda semata.
Pihaknya lantas menegaskan kalau penyelidikan domestik sudah cukup untuk menyelidiki klaim genosida terhadap etnis Rohingya.
Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Swedia pada bulan Juni lalu, dirinya menegaskan kalau resolusi PBB mengenai kasus Rohingya tidak diperlukan karena ?akan menciptakan permusuhan lebih besar di antara kelompok masyarakat yang berbeda.?