Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ketua Hakim Sidang Ahok Dipromosikan Jadi Hakim Tinggi PT Bali

Oleh: Redaksi Bernas•14 Mei 2017
Ketua Hakim Sidang Ahok Dipromosikan Jadi Hakim Tinggi PT Bali
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"DENPASAR HarianBernas com Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama Dwiarso Budi Santiarto dipromosikan menjadi hakim..."

🗓️ Dipublikasikan pada 14 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

DENPASAR, HarianBernas.com ? Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama, Dwiarso Budi Santiarto dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Ketut Gede. Sedangkan, pemindahan Dwiarso mulai berlaku secara efektif pada bulan depan.

“Iya benar di PT Bali dan mulai bulan depan,” ujar Ketut, Senin (15/5/17).

Sebelumnya, Dwiarso menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mahkamah Agung (MA) menyatakan promosi Dwiarso tersebut melalu seleksi promosi yang sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu.

MA telah menyatakan promosi Dwiarso sesuai prosedur seleksi promosi oleh Tim Promosi dan Mutasi MA.

Seleksi itu melalui penelusuran rekam jejak, wawancara, ujian tertulis dan meminta masukan dari Badan Pengawas MA.

“Seleksinya tiga sampai empat bulan. Tidak dalam waktu satu dan dua hari. Jadi kebetulan saja waktunya (dengan putusan Ahok-red),” tegas Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur. 

Di lain pihak, ada warga Bali yang menolak pemindahan hakim Dwiarso ke PT Bali.

Oleh karenanya, Polda Bali meminta masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan MA itu untuk menyampaikan aspirasinya sesuai koridor hukum yang berlaku.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja juga meminta masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pulau Dewata.

“Masyarakat perlu paham bahwa masing-masing institusi punya SOP sendiri. Sampai sekarang belum ada laporan (penolakan hakim Dwiarso di Bali), baru suara-suara saja,” ungkapnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram