JAKARTA, HarianBernas.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerja Umum Papua Maikel Kambuaya sebagai tersangka. MK ditetapkan sebagai tersangka karena sebagai pengguna anggaran (PA), diduga menyalahgunakan kewenangannya, sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 42 miliar, dalam proyek pembangunan jalan Kemiri-Deparper Kabupaten Jayapura.
“Dalam proses penyelidikan dugaan peningkatan jalan, di Kabupaten Jayapura APBDP 2015, kami memiliki bukti permulaan yang cukup ke tahap penyidikan. Tetapkan MK Kadis PU Provinisi Papua sebagai tersangka,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di kantor KPK Jakarta, Jumat (3/2/17).
Atas perbuatan yang dilakukan dalam proyek senilai Rp 89 miliar tersebut, MK dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor 31 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
“KPK Konsen dengan perkara ini, KPK ingin pastikan anggaran keuangan daerah bisa dinikmati masyarakat Papua, dan tidak dikurangi atau disimpangi dengan perbuatan-perbuatan yang ada,” pintanya.
Sementara itu, dari hasil penggeledahan pada tanggal 1 dan 2 Februari di Dinas PU, Kantor Gubernur Papua, 2 lokasi ruangan ULP dan LPSE, penyidik menyita sejumlah dokumen.
Selain itu, penyidik juga langsung melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi pada hari ini.
Selain melakukan penindakan, sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi korupsi lagi di tanah Papua, KPK melakukan kerjasama dengan pihak Pemda Papua untuk melakukan pembenahan.
“KPK juga masuk di Papua sebagai 10 daerah yang konsen KPK korsup pencegahan. Kami ingin pastikan anggaran-anggaran utamanya proyek besar tidak disimpangi di 10 daerah tersebut. In warning dan pengingat bagi daerah lain, utamanya daerah yang jadi konsen. 10 daerah Pemda Aceh, Riau, Bengkulu, Jabar, Banten, Jateng, NTT, Papua, dan Papua barat,” tukasnya.