JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan praktik pungutan liar di semua lapisan atau unit pelayanan masyarakat. Presiden telah menggelar rapat koordinasi dengan gubernur di seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/16).
Presiden tidak menginginkan pungli menjamur dan dibiarkan begitu saja khususnya dalam pelayanan masyarakat. Presiden kepada jajaran di daerah-daerah untuk menyeleraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli.
“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya.
Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” jelas Presiden Joko Widodo.
Praktik pungli sudah bertahun-tahun berlangsung dan dianggap sebagai hal yang normal dan biasa. Ia mengajak kepala daerah untuk menghilangkan pungutan yang tidak resmi.
Menurutnya, praktik pungli tidak hanya sekadar berdampak pada pelayanan masyarakat tetapi bisa menjalar dan melemahkan daya saing ekonomi di Indonesia.
Baca Juga Langkah Presiden Sapu Bersih Praktik Pungli
Pada kesempatan itu, Presiden yang akrab disapa Jokowi itu memberikan perhatian khusus soal perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi investor menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia agar memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha.
Presiden kerap mendengar keluhan tentang perizinan yang akhirnya berurusan dengan pungli. Maka, ia meminta agar perizinan yang diberikan oleh para kepala daerah dipermudah dan disederhanakan agar lari ke pungli.
Pasalnya, bila terus dibiarkan maka peringkat indeks kemudahan berusaha akan jauh.
Baca Juga Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub Sidak ke Unit Pelayanan Publik
“Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah),? tegas Presiden Joko Widodo.