Pajak untuk Buku Terlalu Memberatkan Penerbit

YOGYAKARTA, HarianBernas.com – Ikatan Penerbit Indonesia DIY menilai, besaran pajak yang mesti dibayarkan penerbit kala menerbitkan buku masihlah terlampaui tinggi dan memberatkan.

“Di dalam undang-undang, pajak memang sudah diatur.

Akan lebih baik ada insentif yang diberikan, jika penghapusan pajak tidak mungkin dilakukan,” kata Agus Hariyanto, selaku Sekretaris Jenderal IKAPI DIY, dalam pertemuan dengan Komite III DPD, di Yogyakarta, pada Jumat (22/4).

Iklan

Partner Insight

Kuliah GRATIS via Teaching Factory — Bayar Setelah Kerja 🎓

Program resmi UNMAHA dengan Income Sharing Agreement. Tanpa biaya kuliah, bayar 15% dari gaji setelah Anda bekerja.

Pelajari Selengkapnya →

Menurut beliau, keseluruhan pajak yang mesti dibayarkan penerbit diwaktu menerbitkan buku mencapai setidaknya 13% dari harga buku.

Terdiri dari pajak saat membeli kertas, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% ditambah pajak penghasilan (pph) 1%.

Seluruhnya ini serta berimbas terhadap jumlah judul dan jumlah eksemplar buku yg diterbitkan.

Belum lagi kalau dimasukkan budget pengepakan, promosi, distribusi, dan lain-lain.

“Apalagi, dalam dua tahun terakhir kantor pajak sangat intensif melakukan penarikan pajak,” katanya.

Dirinya mencontohkan, kalau pada awal mulanya penerbit sanggup menerbitkan dua sampai tiga buku fiksi dalam sebulan, sehingga akhir-akhir ini jumlah buku yang diterbitkan menyusut jadi dua sampai tiga judul kurun waktu enam bulan.

Sebagian besar penerbit yang tergabung di IKAPI DIY yaitu penerbit buku fiksi, dan cuma kurang dari 10 % yang menerbitkan buku buat sekolah.

Keseluruhan anggota IKAPI yang aktif terdaftar lebih kurang 50 penerbit.

“Untuk meningkatkan minat baca ini, kami membutuhkan bantuan dari pemerintah,” katanya.

Beliau menyebut, semua permasalahan tersebut sanggup diselesaikan apabila kesukaan baca warga tinggi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah, Fahira Idris, menyampaikan, perjumpaan dengan IKAPI DIY buat menghimpun masukan dan opini yg dibutuhkan guna menyusun pernyataan Dewan Perwakilan Daerah pada RUU Perbukuan yang waktu ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia menyoroti kebijakan pajak buku yang dinilai tetap memberatkan, termasuk juga kepada buku-buku ilmu wawasan yang seharsnya dibebaskan dari pajak.

?Di berbagai negara maju, pajak terhadap buku sekolah atau pengetahuan sudah tidak ada sehingga masyarakat bisa memperoleh akses yang lebih banyak terhadap buku berkualitas,” katanya.

Dia menyambung, distribusi buku tak cuma terpusat di Pulau Jawa saja namun juga merata diseluruh Indonesia biar seluruhnya masyarakat mempunyai akses yang sama kepada buku.