Uber dan Grab Car Ditentukan Nasibnya Hari Ini!

JAKARTA, HarianBernas.com ? Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika akan mengadakan rapat mengenai kelanjutan operasional 2 aplikasi Uber dan Grab Car hari ini, Selasa (15/3/2016).

Hari Rabu kemarin, Menteri Komunikasi dan Informatika sudah memiliki rencana untuk duduk bersama dalam satu meja membicarakan masalah Uber dan Grab Car.

Semoga ada titik tengah terbaik mengenai masalah ini.

Seperti diketahui masyarakat luas, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengirimkan surat permintaan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Car kepada Menkominfo.

Menurut Jonan, kedua aplikasi online sudah melanggar peraturan karena menurut undang-undang, kendaraan yang diperbolehkan untuk menjadi angkutan umum harus sudah terdaftar sebagai angkutan yang resmi.

Permintaan Menteri perhubungan untuk menutup aplikasi online ini cukup berasalan karena tidak memenuhi syarat layaknya menjadi layanan transportasi umum.

Seharusnya kedua aplikasi ini berbentuk badan hukum untuk kegiatan transportasi, mempunyai NPWP, membayar pajak alamat perusahaan yang jelas.

Sehingga ada bentuk tanggung jawab yang pasti.

Selain itu bentuk layanan transportasi umum sesuai dengan undang-undang juga mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan staf (sopir) yang menjadi pekerjanya dan juga KIR setiap 6 bulan sekali.

Yang pasti jika menggunakan kendaraan pribadi jelas-jelas sudah melanggar undang-undang karena berplat hitam bukan plat kuning seperti angkutan umum resmi lainnya.

Bukan hanya di Indonesia saja, Uber Taxi dan Grab Car juga menunggu kelangsungan hidupnya di beberapa negara yang lain dan bahkan mendapat respon negatif di beberapa negara seperti India, Jerman dan Perancis.

Kemenhub menyatakan dua aplikasi internet itu menyalahi antara lain Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Terlebih lagi, selama beberapa hari ini Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan surat protes dari beberapa kalangan bahkan pemerintah sendiri.

Jakarta, Bali, Bandung dan Surabaya adalah beberapa kota yang menolak kehadiran Uber dan Grab Car.

Namun, ada juga beberapa kalangan masyarakat yang tetap mengharapkan bahwa Uber dan Grab Taxi tetap ada di Indonesia.

Penerapan tarif murah , pelayanan yang mudah dan cepat menjadi keunggulan dari 2 aplikasi ini yang masih sulit itu ditandingi oleh taksi-taksi resmi.

Jika dilihat sebenarnya ini bisa menjadi pembenahan kualitas dari Taksi-taksi resmi yang sudah beroperasional lama di Indonesia.

Momentum ini seharusnya di tanggapi positif bagi para pengusaha taksi dengan memberikan layanan yang prima.

Selain itu, bisa jadi harga tariff taksi selama ini masih terlalu mahal sehingga masyarakat tidak semuanya bisa menikmati layanan taksi resmi.

Seharusnya juga ada perundingan antara kemenhub dan para pengusaha taksi dalam menentukan harga yang tepat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik oleh model trasportasi yang satu ini.

Kita tunggu saja keputusan apa yang diberikan oleh Pemerintah terkait kelangsungan hidup kedua aplikasi Uber dan Grab Car.

Semoga ada titik tengah yang terbaik dan semua pihak bisa menerima keputusan ini dengan lapang dada.