Semakin Marak, Bisnis Transportasi Online Akan Dikenai Pajak

JAKARTA, HarianBernas.com – Mengingat bisnis berbasis online kian marak di Indonesia, pemerintah rupanya tengah menggodok sistem pajak online bagi bisnis-bisnis online serta media sosial yang belum kena pajak.

Tak terkecuali dengan penyedia layanan jasa transportasi berbasis online yang hingga kini ternyata belum dikenai pajak online.

Menyikapi hal tersebut, Basuki T Purnama yang merupakan Gubernur DKI Jakarta ternyata tengah menyusun solusi yang tepat supaya segala bisnis berbasis online taat pajak.

Kedepannya, gubernur yang akrab disapa Ahok itu berencana untuk memasang sebuah stiker di kendaraan-kendaraan transportasi berbasis online.

Stiker khusus yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini nantinya juga akan membedakan antara kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan umum.

Stiker ini akan menjadi identitas baru bagi kendaraan umum berbasis online.

Sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih mudah untuk mendata angkutan umum berbasis online tersebut.

Meskipun stiker akan diberlakukan, Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pelaksanaan dan pengawasan pajak online kemungkinan tidak akan berjalan dengan mudah.

Menurutnya pemungutan pajak online tersebut akan sama sulitnya dengan penertiban prostitusi online mengingat zaman semakin canggih dan teknologi semakin maju.

Terkait dengan tuntutan oleh para sopir angkutan umum dalam unjuk rasa yang dilakukan kemarin (Senin, 14/3/2016), Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa putusan untuk mencabut ijin penyedia layanan transportasi online tidak bisa dikabulkan.

Alasannya adalah peraturan tentang penyedia layanan transportasi berbasis online tersebut merupakan kewenangan Kemenkominfo.