GeBUKK Kawal Kasus Nabila, DPRD DIY Turun Tangan: Surati Pengadilan Tinggi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Rencana eksekusi rumah milik keluarga Nabila Nurina Asih oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Kamis (16/4/2026) menuai perhatian serius.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Bersatu untuk Keadilan dan Kemanusiaan (GeBUKK) mendatangi Gedung DPRD DIY, Selasa (14/4/2026), untuk menyuarakan aspirasi keadilan.

Pimpinan dewan pun langsung merespons cepat.

Ketua GeBUKK, Waljito, yang mendampingi Nabila dan ibunya, menjelaskan kronologi kasus yang dinilai merugikan warga.

Baca Juga : Eksekusi Rumah Nabila dan Sarah Ditunda, Aliansi dan Keluarga Apresiasi Langkah PN Yogyakarta

Ia mengakui adanya keterlambatan pembayaran kewajiban perbankan, namun menegaskan keluarga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

“Memang benar ada keterlambatan, tapi keinginan untuk membayar itu ada.

Bahkan dulu saat aset ini mau dilelang, Nabila dan ibunya ingin membelinya kembali agar tidak jatuh ke tangan orang lain, tapi justru tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Waljito menekankan bahwa kehadiran GeBUKK bukan untuk menekan lembaga negara, melainkan meminta rasa keadilan dan ruang penyelesaian.

Saat ini, pihak keluarga juga tengah menempuh upaya hukum baru dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman.

Mereka berharap proses eksekusi di PN Kota Yogyakarta dapat ditunda hingga gugatan tersebut berjalan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyatakan adanya persoalan mendasar yang harus diperhatikan.

“Warga punya niat baik menyelesaikan, justru terkendala.

Sementara upaya hukum lain berjalan, ini tidak bisa dibiarkan tanpa melihat aspek kemanusiaan,” tegasnya.

Ia menilai eksekusi yang berdekatan dengan jadwal sidang perdana gugatan perlu dikaji ulang demi kepastian hukum.

Baca Juga : GeBUKK: Tidak Ada Toleransi untuk Aksi Anarkis di Yogyakarta

Sebagai tindak lanjut, Nuryadi menginstruksikan jajarannya membuat surat resmi kepada Pengadilan Tinggi DIY.

“Kami meminta agar proses eksekusi tersebut ditunda.

Fungsi legislatif adalah menampung aspirasi rakyat.

Ketika ada indikasi ketidakadilan dan hak dasar warga negara terancam, DPRD wajib hadir,” ungkapnya.

Respons DPRD DIY disambut haru oleh keluarga Nabila dan pihak GeBUKK.

Mereka berharap surat tersebut dapat menjadi jalan terang agar keadilan ditegakkan dan eksekusi tidak dilaksanakan. (cdr)