Kontradiksi Trump, Ketegangan Timur Tengah, dan Strategi Prabowo untuk Indonesia

JAKARTA,BERNAS.ID – Pasca Covid, dunia bergerak menuju fase yang semakin gelap akibat akumulasi mega-peristiwa: perang Rusia–Ukraina, serangan 7 Oktober yang mengguncang Timur Tengah, serta percepatan teknologi AI yang mengubah lanskap ekonomi dan militer.

Tatanan global berbasis aturan kian memudar, menjadi sekadar aksesoris diplomatik.

Ketiga peristiwa itu mempercepat ancaman eksistensial dan mempertajam masalah kronis dunia—utang, krisis ekonomi, migrasi, perubahan iklim, narco-terrorism, dan pengangguran—yang kini saling bertaut dalam satu ekosistem ketidakpastian.

Di saat dunia mendekati Perang Dunia III, Donald Trump ingin dikenang sebagai presiden pembawa damai.

Namun sejarah bisa saja mencatatnya sebagai pemimpin yang menjadikan ancaman perang sebagai instrumen diplomasi utama.

Baca Juga :Perang Dunia Ketiga Sedang Terjadi, Ini Analisa Bernard

Ketegangan AS–Iran hari ini memperlihatkan kontradiksi tersebut.

Washington memperkuat armada militernya di Teluk Persia, menetapkan tenggat keras bagi Tehran, dan membuka opsi militer.

Pada saat yang sama, Trump berbicara tentang kesepakatan nuklir baru demi stabilitas kawasan.

Ini bukan sekadar paradoks; ini strategi: perdamaian melalui intimidasi.

Masalahnya, Timur Tengah bukan laboratorium politik domestik.

Ia adalah kawasan dengan sejarah panjang intervensi asing, perang proksi, dan nasionalisme defensif.

Ancaman tidak selalu menghasilkan kompromi; seringkali justru memperkuat konsolidasi perlawanan.

Baca Juga :Direktur Eksekutif Ind-Bri Bernard Haloho : Reshuffle (Minor) Harapan

Iran memahami bahasa tekanan.

Sanksi bertahun-tahun membentuk ekonomi dan politik domestiknya. Setiap ancaman eksternal memperkuat garis keras internal.

Ketika Washington berbicara tentang “opsi militer”, Tehran merespons dengan latihan tempur dan ancaman terhadap pangkalan AS.

Selat Hormuz kembali menjadi simbol rapuhnya sistem energi global.

Trump mungkin percaya bahwa ketegangan terkontrol akan memaksa kesepakatan.

Namun geopolitik bukan permainan real estate.

Satu kesalahan interpretasi, satu rudal meleset, atau satu milisi bergerak di luar kendali bisa memicu eskalasi tak terkendali.

Dunia hari ini berbeda dari 2018.

Iran lebih dekat pada ambang kemampuan nuklir. Rusia dan China lebih siap menantang dominasi Barat.

Sistem internasional semakin terfragmentasi.

Dalam konteks ini, “maximum pressure” bukan sekadar alat negosiasi—ia adalah perjudian.

Kontradiksi Trump mencerminkan krisis lebih besar dalam politik global: keinginan menjadi pembawa damai tanpa melepaskan logika supremasi kekuatan.

Ia ingin kesepakatan tanpa terlihat kompromistis, stabilitas tanpa kehilangan hak memukul lebih dulu.

Dalam sistem global yang semakin tanpa wasit, preseden seperti ini berbahaya.

Apa Artinya bagi Indonesia?

Presiden Prabowo berulang kali menyatakan dunia memasuki era berbahaya dan penuh ketidakpastian.

Pertanyaannya: apakah Indonesia siap?

Indonesia tidak bisa menjadi penonton pasif. Ketegangan Teluk Persia langsung mempengaruhi harga minyak, inflasi, dan beban fiskal.

Setiap kenaikan energi mempersempit ruang anggaran yang telah tertekan utang dan subsidi.

Namun ancaman terbesar bukan perang di luar negeri.

Ancaman terbesar adalah jika krisis global bertemu dengan kelemahan domestik yang tidak dibereskan.

Genealogi politik Indonesia menunjukkan perubahan besar 1945, 1966, dan 1998 terjadi karena konvergensi faktor eksternal dan domestik—faktor luar menjadi katalis determinan ketika fondasi dalam negeri rapuh.

Di tengah dunia yang mengeras, Indonesia tidak boleh rapuh secara internal.

Karena itu, strategi Prabowo harus ideologis dan jelas: perkuat negara dari dalam sebelum berbicara peran global.

Dengan wawasan geopolitik dan geostrategis yang mumpuni, semestinya Prabowo waspada bahwa dengan keadaan dunia sekarang waktu merupakan sumber daya langka karena situasi dapat berubah drastis kapanpun

Langkah pertama adalah disiplin fiskal tanpa kompromi populis.

Dalam dunia volatil, kredibilitas fiskal adalah tameng. Proyek simbolik harus dikorbankan demi stabilitas makro.

Kepemimpinan diuji pada kemampuan mengelola jangka pendek tanpa mengorbankan masa depan.

Kedua, energi dan pangan sebagai agenda kedaulatan.

Oleh karena itu harus disertai dengan rule of law dan penegakan hukum yang tegas. Karena di sektor tersebut sumber mega korupsi merugikan negara.

Ketergantungan impor adalah kerentanan strategis—ia adalah kebijakan pertahanan nasional.

Ketiga, penegakan rule of law yang tegas.

Korupsi daerah, BUMN, dan sektor strategis menjadi sumber kebocoran fiskal dan delegitimasi negara.

Tanpa hukum yang independen dan tidak selektif, kohesivitas domestik melemah—celah yang mudah dimanfaatkan kekuatan eksternal.

Keempat, lindungi kelas menengah dan generasi muda.

Satu dekade terakhir kelas menengah mengalami tekanan signifikan tanpa bantalan kebijakan memadai.

Sementara itu, forum internasional seperti WEF Davos memprediksi ledakan gelombang pengangguran baru akibat otomasi dan AI, dimulai dari pekerja kognitif hingga terampil sedang berjalan.

Tanpa roadmap, mitigasi, dan antisipasi kebijakan terhadap potensi ledakan pengangguran tersebut, keresahan sosial bisa cepat meningkat.

Kelima, konsolidasi elite tanpa dualisme kekuasaan.

Negara yang terbelah di dalam akan lemah di luar.

Kepemimpinan harus tegas, tidak ambigu, dan tidak tersandera kompromi politik jangka pendek yang mengaburkan arah strategis.

Dunia hari ini tidak ramah terhadap negara yang setengah matang.

Ia memberi ruang hanya bagi negara yang stabil, disiplin, dan tahu prioritasnya.

Kontradiksi Trump menunjukkan bahkan kekuatan terbesar pun berjalan di garis tipis antara damai dan perang.

Indonesia tidak perlu meniru gaya itu.

Tetapi Indonesia harus memahami logikanya.

Dalam era baru ini, bertahan adalah kemenangan pertama.

Dan bertahan membutuhkan lebih dari retorika geopolitik—ia membutuhkan keberanian membenahi rumah sendiri sebelum badai datang.

Penulis: Bernard Haloho

Direktur Eksekutif Ind-Bri.

(FIE)