Sumur Bor Rusak, Irigasi di Kalasan Terganggu

SLEMAN, BERNAS.ID— Kerusakan sumur bor dan saluran irigasi di wilayah Purwomartani, Kalasan, Sleman, mulai berdampak pada aktivitas pertanian warga, terutama menjelang musim kemarau.

Merespons kondisi tersebut, Komisi C DPRD DIY melakukan tinjauan lapangan di Padukuhan Sambiroto, Kalurahan Purwomartani, Selasa (14/4/2026).

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, mengatakan pihaknya menemukan sumur bor yang menjadi andalan masyarakat dalam kondisi rusak dan belum dapat difungsikan secara optimal.

“Sumur bor ini menjadi tumpuan masyarakat untuk mengairi lahan pertanian, sehingga perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, kondisi saluran irigasi juga dinilai belum maksimal dan berpotensi menimbulkan persoalan saat musim kemarau maupun hujan ekstrem.

Ia menambahkan, kondisi cuaca yang tidak menentu perlu diantisipasi melalui penataan tata ruang dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

“Perlu analisis sejak dini terhadap tata ruang, aliran irigasi, dan kawasan permukiman agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Baca juga: Perkembangan Teknologi Irigasi Pintar di Indonesia

Komisi C DPRD DIY juga mendorong penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengelolaan sumber daya air sebagai langkah preventif.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pompa berbasis tenaga surya dinilai dapat menjadi alternatif untuk mendukung kebutuhan air pertanian secara lebih efisien.

Terkait infrastruktur sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), DPRD mendorong agar pemerintah kalurahan segera mengajukan proposal perbaikan.

“Kami siap membantu mengawal agar penanganan bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kalurahan Purwomartani menyebut kebutuhan air menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat.

Lurah Purwomartani mengatakan, sumur bor tersebut berperan penting dalam mengairi sekitar 35 hektare lahan pertanian warga.

“Sumur bor ini sangat dibutuhkan, terutama saat musim kemarau ketika aliran irigasi tidak mencukupi,” ungkapnya.

Pihaknya berharap adanya dukungan dari instansi terkait untuk memperbaiki fasilitas yang ada, sekaligus melakukan evaluasi tata ruang guna mengantisipasi banjir dan kekeringan.

Komisi C DPRD DIY menegaskan akan terus mendorong koordinasi lintas instansi agar permasalahan air di wilayah tersebut dapat segera tertangani dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

(den)