Operasi Gepeng di Jogja Diintensifkan Selama Ramadan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengintensifkan operasi penjangkauan gelandangan pengemis (Gepeng) selama bulan Ramadan ini.

Mengingat selama bulan puasa jumlah gepeng diperkirakan cenderung semakin banyak bermunculan.

Operasi tersebut dilakukan untuk ketertiban dan bagian dari mewujudkan target Jogja “Zero Gepeng”.

“Operasi gepeng termasuk dalam salah satu operasi yang kami intensifkan dalam masa Ramadan ini, disamping terkait gangguan ketertiban umum yang lain,” kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto, Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan, operasi gepeng selama seminggu bulan Ramadan ini menjangkau 2 orang gepeng.

Rinciannya satu pengamen menggunakan obor ditemukan di simpang Giwangan dan satu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jalan Kemendungan Giwangan.

Keduanya lalu dibawa ke camp assessment Dinas Sosial DIY karena penduduk luar kota dan ODGJ.

Sejak Januari 2026 sampai sebelum puasa, Satpol PP Kota Yogyakarta juga sudah menertibkan 9 gepeng.

Sedangkan selama tahun 2025 ditertibkan 148 gepeng.

“Rekan-rekan BKO Satpol PP yang kami tempatkan di kemantren juga melakukan operasi yang sama.

Khususnya jika ada laporan atau aduan sekaligus temuan (gepeng di wilayah) di lapangan,” paparnya.

Salah satu hasil operasi penjangkauan gepeng Kota Yogyakarta yang mengalami ODGJ dibawa ke Camp Assessment Dinsos DIY.

Dodi menyatakan dalam penertiban gepeng Satpol PP Kota Yogyakarta menggunakan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

Di samping itu juga mengacu Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selain penertiban, langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait sekaligus sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan media luar juga terus dilakukan.

“Penertiban dan penjangkauan yang kami lakukan ini juga merupakan bagian dalam menyukseskan program Pak wali kota terkait ‘zero gepeng’ di Kota Yogyakarta,” ujar dia.

Baca juga: Wali Kota Targetkan “Zero Gepeng” di HUT Kota Jogja Bulan Depan

Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Indrawati menyampaikan penempatan gepeng di shelter PPKS Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta bersifat sementara selama 7 hari.

Shelter PPKS Kota Yogyakarta yang beroperasi mulai Januari 2026 memiliki kapasitas 10 orang.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mencatat sejak Januari-Februari 2026 total sudah melayani 9 orang di Shelter PPKS.

Mereka ada yang gelandangan, pengemis, ODGJ, dan orang terlantar serta berasal dari berbagai daerah antara lain Yogya, Bantul, Temanggung, Magelang, Gresik, Pekalongan dan Bandung.

Untuk saat ini ada 2 gepeng di Shelter PPKS Kota Yogyakarta.

“Di shelter ada proses penelusuran keluarga, assessment pelayanan kesehatan bila diperlukan dengan Puskesmas Pakualaman.

Termasuk identitasnya biometrik dengan Dindukcapil. Sifatnya (shelter) sementara. Jadi setelah itu kami rujuk ke camp assessment atau dikembalikan ke keluarga.

Ini juga tergantung hasil assessment, tidak harus ke camp assessment, juga bisa dirujuk ke balai, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial),” jelas Indrawati. (den)