Kakanwil Kemenhaj Sulteng Terima Kunker Komisi VIII DPR RI

Palu, Bernas.id — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, H.

Muchlis, S.Ag., M.Pd, menerima kunjungan kerja Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, di Palu, Jumat (17/4).

Kunjungan tersebut menyoroti sejumlah persoalan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Dalam pertemuan itu, Muchlis mengungkapkan bahwa pihaknya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan struktur kelembagaan di tingkat kabupaten/kota.

“Di Kabupaten Sigi saat ini hanya terdapat tujuh ASN, sedangkan di Donggala hanya dua orang dan berasal dari PPPK.

Bahkan, beberapa daerah belum memiliki kepala kantor definitif,” ujar Muchlis.

Ia menambahkan, keterbatasan fasilitas perkantoran juga menjadi tantangan, sehingga pihaknya harus memaksimalkan ruang yang ada untuk menunjang pelayanan kepada jemaah.

Meski demikian, Muchlis memastikan seluruh jajaran tetap berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Sementara itu, Matindas menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut akan menjadi perhatian DPR RI untuk dibahas di tingkat pusat, guna memperkuat kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah.

“Persiapan haji tidak bisa ditunda.

Keterbatasan yang ada harus segera dibenahi agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal,” katanya.

Untuk musim haji 2026, kuota jemaah Sulawesi Tengah ditetapkan sebanyak 1.753 orang, menurun dari tahun sebelumnya 1.993 orang akibat kebijakan berbasis daftar tunggu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.751 jemaah dipastikan siap diberangkatkan, sementara dua kuota berkurang akibat selisih mutasi keluar dan masuk jemaah.

Muchlis memastikan seluruh dokumen perjalanan jemaah, termasuk paspor dan visa, telah rampung dan siap didistribusikan melalui embarkasi Balikpapan.

Di sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalokasikan lebih dari Rp12 miliar untuk mendukung biaya transportasi domestik jemaah menuju embarkasi, dengan skema pembiayaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.