Imigrasi Terapkan WFH Jumat, Layanan Tetap Normal

Palu, Bernas.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat, terhitung 10 April 2026.

Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan fungsi administratif.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu layanan keimigrasian kepada masyarakat.

“WFH hanya untuk pegawai dengan tugas administratif.

Petugas layanan tetap bekerja seperti biasa,” kata Hendarsam dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 April 2026.

Ia menyebutkan layanan yang tetap berjalan mencakup pelayanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga menerapkan pengawasan terhadap kinerja pegawai yang menjalankan WFH.

Atasan langsung diminta memantau hasil kerja harian untuk memastikan produktivitas tetap terjaga.
Hendarsam menegaskan, kualitas layanan publik harus tetap menjadi prioritas.

Ia meminta seluruh jajaran imigrasi memastikan pelayanan tetap cepat dan tanpa hambatan meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan, tanpa mengurangi kualitas layanan keimigrasian.