Film “Pesta Babi” Diputar di Asrama Mahasiswa Papua Jogja, Memunculkan Banyak Pertanyaan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemutaran film dokumenter produksi WatchDoc berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Asrama Mahasiswa Papua Jogja, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menampilkan film, tetapi juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.

Mereka di antaranya sutradara film tersebut Dandhy Laksono, dan peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

Film “Pesta Babi” (The Pig Feast) bercerita mengenai konflik lingkungan dari tanah adat Papua.

Secara garis besar, film ini menyoroti isu dampak pembangunan, konflik tanah adat, dan esensi upacara adat Pesta Babi yang ada di Papua.

Pesta babi merekam bagaimana orang-orang Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di selatan Papua, melawan proyek Pemerintah seperti biodiesel sawit dan bioetanol tebu, walau harus berhadapan dengan aparat dan alat berat korporasi.

Karya dokumenter ini mulai ditayangkan perdana pada 7 Maret 2026, di Auckland, Selandia Baru dalam acara Forum Papua Barat.

Usai acara berlangsung diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang menyampaikan pertanyaan, pandangan, hingga argumen terkait isu sosial yang diangkat dalam film.

Dandhy Laksono membuka diskusi usai pemutaran film dengan pertanyaan: Apakah kita menjajah Papua?

Ini menurutnya pertanyaan tabu yang harus dicari jawabannya, karena jawaban versi pemerintah tentunya tidak, bahkan menghadirkan narasi yang berbeda, yakni Papua sudah final bergabung dengan NKRI.

“Kalau sudah final, Kenapa selama 60 tahun kita selalu mengirim tentara ke Papua?,” tanya Dandhy.

Ia menuturkan, film dokumenter yang digarapnya ini mengupas tentang tiga tema utama, yakni cerita lingkungan, konflik agraria, dan masalah operasi militer dalam satu film.

Karena semua hal itu menurutnya berada dalam satu koneksi yang sama.

“[Harapannya film ini] mulai membawa kita pada satu kesimpulan bahwa kolonialisme bukan satu sejarah di masa lalu, tapi masih ada di saat kita hidup,” ujarnya.

Baca juga: Strategi Transformasi Digital Papua Pegunungan: Mengubah Isu Koneksi Menjadi Peluang Ekonomi

Made Supriatma juga mengajukan pertanyaan: Apakah tingkah laku seperti ini [yang dilakukan Pemerintah] sesuai dengan apa yang digariskan oleh pendiri negara?

Menurutnya banyak masalah di Papua yang diciptakan oleh Pemerintah saat ini, termasuk memaksakan orang Papua untuk mengganti makanan pokok dari sagu menjadi nasi.

“Orang Papua tidak perlu makan nasi.

Apa salahnya makan sagu?,” tegasnya. (den)