Iran yang Perang, Indonesia yang Babak-Belur

JAKARTA, BERNAS.

ID – Konflik antara Amerika Serikat dan Iran sering dipahami sebagai drama geopolitik klasik: kekuatan besar menghadapi negara yang menolak tunduk pada arsitektur keamanan Barat di Timur Tengah.

Tetapi dalam dunia yang saling terhubung oleh energi, keuangan, dan rantai pasok global, perang seperti ini jarang berhenti di medan tempur.

Dampaknya menyebar ke negara yang bahkan tidak terlibat dalam konflik.

Indonesia adalah salah satunya.

Bagi Washington dan Teheran, konflik ini soal nuklir, pengaruh regional, dan keseimbangan kekuatan.

Bagi Jakarta, konflik ini bisa berarti kesusahan hidup, inflasi energi, tekanan fiskal, pelemahan rupiah, ancaman utang, risiko ketidakstabilan ekonomi, dan sosial unrest.

Baca Juga :Perang Dunia Ketiga Sedang Terjadi, Ini Analisa Bernard

Dalam geopolitik modern, sering kali negara yang tidak berperang justru yang paling babak-belur.

Skenario Perang Panjang 

Banyak analis percaya konflik AS–Iran kecil kemungkinannya selesai cepat.

Apalagi tanpa penggunaan pasukan darat.

Iran bukan negara yang mudah ditundukkan hanya melalui operasi militer udara saja.

Baca Juga :Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Perang AS-Israel vs Iran

Berbeda dengan Irak apalagi Venezuela, Iran memiliki strategi perang asimetris yang matang: jaringan milisi regional, kemampuan rudal, serta pengalaman panjang menghadapi sanksi ekonomi.

Iran tidak harus memenangkan perang secara militer.

Ia hanya perlu memperpanjang perang dan membuat biaya konflik bagi lawannya menjadi terlalu mahal.

Konflik seperti ini jarang berakhir dengan kemenangan cepat.

Yang lebih mungkin adalah eskalasi berlapis: serangan terbatas, aktifkan sel tidur Hizbullah di dunia, balasan proksi, gangguan maritim, dan tekanan terhadap infrastruktur energi Teluk.

Dengan kata lain, perang tidak berhenti di medan tempur.

Ia merembes ke pasar energi, logistik global, transportasi, pupuk, stabilitas ekonomi, dan keamanan dunia.

Baca Juga :Pakar Dirgantara Unsurya DR Bambang Widarto Sikapi Hukum Udara Dan Penerbangan Indonesia

Hormuz: Tombol Inflasi Dunia 

Pusat gravitasi konflik ini adalah Selat Hormuz.

Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap hari.

Gangguan kecil saja dapat memicu lonjakan harga energi global.

Iran memahami ini dengan sangat baik.Karena itu, strategi militernya tidak harus menutup selat secara permanen.

Cukup menciptakan ketidakpastian melalui serangan drone, ranjau laut, atau ancaman terhadap tanker minyak.

Baca Juga :Direktur Eksekutif Ind-Bri Bernard Haloho : Reshuffle (Minor) Harapan

Dalam pasar energi global yang sensitif, bahkan ketidakpastian saja sudah cukup untuk menaikkan harga.

Jika konflik meluas ke fasilitas produksi di Teluk—termasuk kilang minyak atau terminal ekspor—pasar bisa menghadapi gangguan pasokan yang jauh lebih besar.Dan ketika energi terguncang, ekonomi dunia ikut terguncang.

Indonesia: Korban Tanpa Mengeluarkan Satu Peluru-pun 

Di sinilah paradoks geopolitik muncul.

Indonesia tidak memiliki pasukan di Timur Tengah, tidak terlibat dalam konflik, dan tidak menjadi target militer.

Namun situasi geopolitik hari ini menciptakan triple down effect—yakni dampak berlapis dari tingkat global, nasional, hingga rumah tangga merusak tatanan ekonomi yang pada dasarnya rapuh.

Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Ketergantungan ini membuat ekonomi nasional sangat sensitif terhadap lonjakan harga energi global.

Setiap kenaikan harga minyak dunia akan langsung menekan anggaran negara melalui subsidi energi dan impor BBM.

Jika harga minyak menembus di atas USD 100 per barel dalam waktu lama, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga energi domestik atau memperlebar defisit anggaran.

Keduanya berisiko memicu tekanan sosial atau tidak dipercaya investor.

Tetapi kerentanan Indonesia tidak berhenti pada harga minyak.

Ketika energi naik, second round effect nya rupiah anjlok dan inflasi meningkat. Ketika inflasi naik, daya beli turun.

Ketika daya beli turun, pertumbuhan melambat.

Dalam ekonomi global yang rapuh, efek domino ini bisa sangat cepat ke dimensi lain.

Kerentanan yang Sebenarnya 

Masalah terbesar Indonesia bukan hanya harga energi.

Masalahnya adalah bahwa konflik seperti ini menelanjangi kelemahan struktural ekonomi nasional.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi. Industri bernilai tambah belum cukup kuat untuk menahan guncangan global.

Dan ketahanan energi nasional masih jauh dari standar negara yang serius menghadapi risiko geopolitik.

Di sinilah kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi relevan.

Presiden Prabowo sering menekankan bahwa dunia sedang memasuki era penuh ketidakpastian geopolitik.

Ia memahami risiko konflik global. Ia memahami potensi gangguan energi.

Namun pemahaman saja tidak cukup.

Indonesia hingga kini belum memiliki cadangan minyak strategis yang memadai.

Stok operasional nasional hanya cukup untuk 20 hari—jauh di bawah standar negara besar yang memiliki cadangan hingga tiga bulan atau lebih.

Program pembangunan strategic petroleum reserve sebenarnya sudah lama dibicarakan, namun sunyi kalah kelas dengan MBG..

Target realistisnya bahkan bukan langsung 90 hari seperti negara maju, tetapi bertahap: mulai 45 hari, lalu meningkat.

Namun hingga kini langkah serius menuju pembangunan storage minyak skala nasional masih wacana baru serius bila darurat seperti sekarang.

Padahal infrastruktur semacam ini bukan proyek ekonomi biasa.

Ia adalah bagian dari pertahanan nasional dalam dunia yang semakin tidak stabil.

Butuh anggaran besar dan waktu setidaknya dua tahun untuk tahap pertama.

Jika konflik global benar-benar mengganggu pasokan energi, negara dengan cadangan minyak rendah akan menjadi yang paling babak-belur.

Prabowo Semakin Terbatas Waktunya 

Prabowo memulai pemerintahannya di salah satu periode geopolitik paling tidak stabil sejak akhir Perang Dingin.

Konflik Ukraina belum selesai.

Timur Tengah kembali bergejolak. Rivalitas Amerika dan China semakin tajam.

Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi sumber daya strategis.

Setiap bulan yang terbuang tanpa memperkuat fondasi domestik berarti memperbesar risiko ketika krisis datang.

Cadangan energi, disiplin fiskal, reformasi tata kelola, dan penguatan industri nasional bukan sekadar agenda pembangunan.

Ia adalah agenda bertahan hidup dalam dunia yang berubah.

Penutup

Perang AS–Iran mungkin terjadi jauh dari Indonesia.

Tetapi dampaknya bisa terasa sangat dekat.

Di pompa bensin.

Di harga pangan.

Di nilai rupiah.

Di stabilitas ekonomi nasional.

Dalam geopolitik modern, jarak tidak lagi melindungi negara dari krisis.

Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukan apakah konflik Timur Tengah akan meluas.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Indonesia cukup siap ketika dunia benar-benar berguncang?

Dan jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan di medan perang.

Ia ditentukan oleh seberapa serius negara mempersiapkan dirinya jauh sebelum krisis datang.

Penulis: Bernard Haloho

Direktur Eksekutif Ind-Bri  (FIE)