DPRD Sulteng Desak Pemerintah Pusat Evaluasi DBH Tambang

Jakarta,Bernas.id– Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan di Sulawesi Tengah mendapat sorotan tajam.

Anggota Komisi III DPRD Sulteng, H.

Musliman, menilai pembagian pendapatan dari sumber daya alam tidak seimbang dengan kontribusi daerah penghasil.

Sorotan ini disampaikan dalam pertemuan resmi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,  Musliman menekankan pentingnya transparansi data produksi dan nilai transaksi tambang yang selama ini sulit diakses oleh pemerintah daerah.

“Banyak kewenangan pengawasan berada di pusat.

Sementara daerah hanya menerima angka-angka yang sudah ditetapkan tanpa mengetahui perhitungan detail produksi,” kata Musliman.

Senin (23/3/2026).

Menurut DPRD Sulteng, kontribusi daerah ke pendapatan negara mencapai sekitar Rp570 triliun dari sektor sumber daya alam, terutama nikel.

Namun, dana yang kembali ke Sulawesi Tengah pada 2024 diperkirakan hanya Rp222 miliar — jauh dari harapan.

Musliman juga mengkritik ketidakjelasan formula pembagian DBH.

Misalnya, persentase 16 persen disebutkan tanpa rincian angka produksi yang dijadikan dasar perhitungan.

Hal ini menyulitkan daerah untuk memverifikasi potensi pendapatan mereka.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi III DPRD Sulteng berencana mengusulkan mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dengan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan melibatkan perwakilan kementerian dalam tim koordinasi daerah.

Tujuannya adalah memastikan pengelolaan sumber daya alam lebih transparan dan memberikan manfaat adil bagi daerah penghasil.

“Daerah perlu mengetahui data produksi dan perhitungan bagi hasil secara jelas, agar pengawasan bisa berjalan efektif,” tegas Musliman.

DPRD berharap pemerintah pusat mengevaluasi formula pembagian DBH dan membuka akses data yang lebih transparan agar keadilan bagi daerah penghasil dapat terwujud.