SLEMAN, BERNAS.ID – Pemerintah Kabupaten Sleman menerima bantuan logistik dan peralatan untuk siaga darurat bencana hidrometrologi dari Komisi VIII DPR RI, Senin (29/1/2024). Adapun bantuan yang diserahkan berupa 200 paket sembako, 200 buah selimut, dan 200 buah terpal.
Bantuan DPR RI diterima Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa di Kantor Sekretariat Daerah Sleman.
Baca Juga Kejari Sleman Diminta Pakai Strategi Klaster Bongkar Dugaan Korupsi Hibah Pariwisata
Danang Maharsa menyampaikan kondisi Siaga Darurat Bencana Hidrometrologi di Sleman menjadi perhatian Pemkab Sleman. Untuk itu, status ini kemudian ditindaklanjuti melalui SK Bupati Sleman Nomor 67.5 Tahun 2023, tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometrologi di Sleman.
“Penetapan SK ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana seperti kekeringan, banjir, angin kencang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan kebakaran hutam mulai 1 Desember 2023 hingga 29 Februari 2024 mendatang,” tutur Danang.
Danang juga menyampaikan keprihatinan atas bencana puting beliung yang terjadi pada hari Jumat (26/1/2024) lalu di kawasan Kapanewon Berbah, Prambanan, dan Kalasan. Dari peristiwa tersebut diperkirakan taksiran kerugian korban bencana mencapai lebih dari Rp373 juta akibat rumah rusak ringan dan rumah rusak berat.
“Untuk menanggulangi bencana ini kami telah melakukan sejumlah langkah seperti asesmen dampak bencana, pemotongan pohon yang menutup akses jalan yang membahayakan pengguna jalan, hingga menyalurkan bantuan kedaruratan,” jelas Danang.
Baca Juga Kejari Sleman Dan BPKP DIY Sepakat Ada Pidana Di Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyampaikan salah satu upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat menjadi langkah untuk meminimalisir timbulnya korban lebih banyak.
“Masyarakat perlu diperkuat dengan berbagai cara, mulai dari simulasi, pelatihan dan pemahaman dalam mengantisipasi bencana,” kata Raditya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyampaikan penanggulangan bencana tak hanya menjadi perhatian pemerintah, tapi juga bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, pemahaman terhadap tindakan antisipasi bencana ini perlu dilakukan secara serius. (jat)
