JAKARTA, HarianBernas.com ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah serius mewujudkan roadmap kemandirian pertahanan. Pemerintah harus mampu menargetkan 70 persen alat utama sistem persenjataan bisa diproduksi di dalam negeri.
“Setidaknya pada periode ini Presiden harus berani pasang target di tahun 2019, 60 hingga 70 persen alutsista diproduksi oleh dalam negeri, ini angka optimis yang perlu diperjuangkan demi kemandirian pertahanan,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta di Jakarta, Kamis (27/10/16).
Ia menilai salah satu janji pemerintah yang perlud diperhatikan adalah mewujudkan kemandirian pertahanan karena ia masih melihat sejauh ini belanja impor persenjataan masih sangat tinggi. Menurut data yang dirilis Stockholm Internasional Peace Research Institute (SIPRI) nilai impor alutsista Indonesia mencapai Rp 9,3 trilun pada tahun 2015.
Sukamta menyebutkan nilai itu terbesar di ASEAN jauh lebih besar dibandingkan belanja dari industri pertahanan dalam negeri yang bernilai Rp 1,5 triliun. Pihaknya mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang melarang membeli senjata organik buatan luar negeri untuk para prajuritnya.
Baca Juga TNI Kirimkan Alutsista untuk Latihan di Natuna
Janji pemerintah yang kedua terkait dengan peningkatan anggaran pertahanan hingga 1,5 persen dari PDB. Merujuk pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, anggaran pertahanan tercatat hingga Rp 97,6 triliun atau sebesar 0,85 persen dari PDB. Ia menilai angkat tersbeut masih jauh dari janji presiden hingga 1,5 persen PDB.
“Hingga saat ini belanja pertahanan Indonesia jika dibandingkan dengan PDB secara rata-rata masih yang terkecil di ASEAN yang rata-rata mencapai 2,2 persen PDB,” jelas Sukamta.
Hal itu berakibat pada daya dukung alat pertahanan di Indonesia yang masih terbatas. Menurut data TNI AL, Indonesia hanya memiliki 145 KRI dan separuhnya dalam proses peremajaan. Ia menilai kondisi tersebut tidak ideal untuk menegakkan keamanan di laut Indonesia. Pihaknya meminta Presiden untuk memberikan perhatian di sektor pertahanan agar kelautan Indonesia tetap terjaga.
