JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran dana terorisme. Hal itu sesuai dengan Pasal 5 Perpres Nomor 10 Tahun 2022 terkait keterlibatan PPATK dalam menangani terorisme.
Dari salinan di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara mengatakan, PPATK juga menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 5 Perpres Nomor 10 Tahun 2022.
Baca Juga BNPT dan PPATK Intensifkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
Deputi Bidang Strategi dan PPATK menjadi bagian yang akan melakukan penanganan terorisme menyangkut bidang strategi, hukum, serta kerjasama.
Adapun analisis dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terkait terorisme akan ditangani Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK.
Selain fungsi pencegahan terorisme, PPATK masih ditugaskan menangani tindak pidana pencucian uang secara umum. Pasal 4 Perpres Nomor 10 Tahun 2022 menyebut ada empat fungsi PPATK dalam menjalankan tugas tersebut.
Baca Juga PPATK dan Polri akan Usut Tuntas Aliran Dana MCA
PPATK menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK, serta pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.
Lembaga itu juga melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 juga jadi ranah PPATK.
Sebelumnya, PPATK beberapa kali dilibatkan dalam pencegahan aliran dana terkait terorisme.
PPATK juga mengungkap ada 4.093 laporan aliran dana yang diduga berkaitan dengan terorisme pada 2016-2021. (jat)

