JAKARTA, Bernas.id ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempelajari kesaksian mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta proyek e-KTP dilanjutkan meski bermasalah.
Nama SBY itu muncul dari kesaksian Mirwan pada sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/18) kemarin.
“Jika muncul fakta persidangan, tentu saja tentu saja kami perlu mempelajari terlebih dahulu. JPU yang akan melihat setiap rinci proses persidangan,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (26/1/18).
Febri menerangkan pihaknya tidak mau buru-buru meminta keterangan dari Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Alasannya, kesaksian Mirwan baru muncul dalam persidangan.
Awalnya, penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya bertanya kepada Mirwan Amir.
Firman bertanya soal apakah proyek e-KTP ada kaitannya dengan pemenangan Pemilu 2009.
“Memang itu program dari pemerintah,” kata Mirwan.
Kemudian Firman mempertegas dengan menanyakan siapa pemegang pemerintahan pada 2009. Dengan tegas Mirwan menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat.
“Susilo Bambang Yudhoyono,” ucapnya lagi.
Mirwan mengungkapkan Yusnan Solihin yang merupakan pengusaha sekaligus politisi Partai Gerindra sudah melihat kejanggalan dalam proyek pengadaan e-KTP. Mirwan mengaku sudah menyampaikan kejanggalan e-KTP kepada SBY seperti yang disebutkan Yusnan.
“Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” sambung Mirwan.
Menurutnya, kejanggalan itu disampaikan langsung kepada SBY di Cikeas.
Hanya saja, SBY tetap memerintahkan untuk melanjutkan proyek e-KTP.
“Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini untuk menuju Pilkada, jadi proyek ini harus jalan terus,” terangnya.