JAKARTA, HarianBernas.com ? Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani menyatakan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota disebutkan terpidana tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
“Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang itu jelas menyatakan seseorang yang berstatus terpidana tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah,” ungkap Julius di Jakarta, Selasa (13/9/16).
Pihaknya menyampaikan pasal pada undang-undang tersebut sudah jelas dan tidak ada batasan berapa lama dan bentuk hukuman pidana. Sehingga selama seseorang berstatus terpidana sudah jelas tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Bagi mantan terpidana justru diperkenankan mencalonkan diri pada pilkada.
Ia menuturkan seseorang yang berstatus terpidana dan masih menjalani hukuman maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Julius menilai permintaan DPR dan pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi peraturan tentang pencalonan yang memperbolehkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah salah satu bentuk penyimpangan hukum dan perundang-undangan.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dan KPU, Bawaslu, Minggu (11/9/16), memutuskan terpidana hukuman percobaan yang tidak dipenjara atau tindak pidana ringan diperbolehkan mencalonkan sebagai kepala daerah.
Baca Juga Arteria Klarifikasi Soal Terpidana Hukuman Percobaan Boleh Maju Pilkada
Hanya saja, kesimpulan dan keputusannya dianggap tidak benar. Pasalnya tidak semua partai berkumpul bahkan menolak wacana tersebut.