Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Bendera One Piece, Politisi Demokrat Harap Pemerintah Jawab Lewat Kerja Nyata

Oleh: Redaksi Bernas•5 Agustus 2025
Bendera One Piece,  Politisi Demokrat  Harap Pemerintah Jawab Lewat Kerja Nyata
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA,BERNAS.ID Pemerintah tidak perlu panik atau bereaksi berlebihan terhadap viralnya penggunaan bendera One Piece oleh sebagian masyarakat, khususnya gen..."

🗓️ Dipublikasikan pada 5 Agustus 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA,BERNAS.ID – Pemerintah tidak perlu panik atau bereaksi berlebihan terhadap viralnya penggunaan bendera One Piece oleh sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena ini tidak serta-merta menunjukkan hilangnya nasionalisme atau rasa hormat terhadap Sang Saka Merah Putih.

Demikian disampaikan Politisi Demokrat Didi Irawady Syamsuddin (DIS), menanggpu maraknya simbol One Piece di media sosial, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga :Politisi Demokrat Didi Irawady Sebut Perlu Keterbukaan Soal Ijazah Jokowi

Menurut Didi, penghormatan terhadap bendera negara tidak akan luntur hanya karena simbol hiburan populer. Justru yang akan benar-benar memperkuat penghormatan dan kecintaan pada Merah Putih adalah, hadirnya negara dalam memperjuangkan kehidupan rakyat dengan membuka lebih banyak lapangan kerja, menjamin kesejahteraan, dan memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik.

“Alih-alih menanggapi fenomena ini secara emosional, pemerintah sebaiknya menjawabnya dengan kerja nyata dan komunikasi yang menenangkan, terutama kepada generasi muda.

Tunjukkan bahwa pemerintah mendengar keresahan mereka dan serius membangun masa depan yang lebih menjanjikan,” ujar Didi.

Baca Juga :Mantap, Ada Penampakan Studio Indonesia di Anime Grancrest Senki dan One Piece

Keyakinan publik pada negara tidak dibangun dari larangan demi larangan, melainkan dari kepercayaan bahwa pemerintah hadir, peduli, dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyatnya. (FIE)

 

 

 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram