PALU, BERNAS.ID-Ratusan massa aksi Forum Petani Toli-Toli, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Rabu, (21/4/2025) mereka menuntut haknya yang dikebiri pihak korporasi kelapa sawit, di kabupaten Toli-toli, Sulwesi Tengah, bisa diselesaikan
Usai menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejati Sulteng, massa aksi yang terdiri dari para petani, kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah
Dalam orasinya di depan kantor Gubernur Sulteng, salah seorang koordinator aksi, Rasdin, menyampaikan kekecewaan para petani kelapa sawit yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan pengelola kelapa sawit tersebut
Oleh karena itu, ia berharap pemprov sulteng melalui program berani bisa berani menangani masalah agraria dan memberantas mafia perkebunan kelapa sawit
Menurut Rasdin, sesuai aturan, bumi dan air seharusnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun sayang, aturan tersebut justru memperkaya korporasi
“Kita tidak menolak investasi, tetapi tidak menyengsarakan rakyat. Bayangkan, Pak, salah seorang petani yang ikut aksi ini sekarang sedang sakit. Ada yang dipasangi kateter, tapi karena menimbulkan keresahan, keresahan, hak-haknya dirampas oleh korporasi,” tegas Rasdin.
Sementara itu Aceng Lahay, Tokoh Masyarakat Sulteng, mempertanyakan sejauh mana tugas dan peran aparat dalam menyikapi persoalan-persoalan agraria dan pelanggaran hak-hak para petani
“Gubernur Sulteng bisa bertindak sesuai motto programnya, yakni berani bertindak, berani memakmurkan, berani mensejahterakan, dan berani mengatasi masalah. “Ujarnya.
Menanggapi aksi massa tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Sulteng, Adiman, menegaskan keseriusan Gubernur Sulteng H Anwar Hafid dalam membantu permasalahan masyarakat sulteng sudah tidak diragukan lagi
” Untuk menyikapi kondisi permasalahan konflik agraria tersebut, Gubernur setelah dilantik langsung membentuk tim reforma agraria dan saat ini sudah merampungkan dan telah membuat beberapa resolusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar 38 aduan.
Dan pastinya kami akan mengundang pihak perusahaan dan semua pihak yang terkait,” kata Adiman.
Hingga beberapa menit kemudian, perwakilan massa aksi kemudian melanjutkan dialog bersama di ruang biro hukum sulteng. hasilnya, disepakati akan kembali digelar pertemuan dengan mengundang pihak terkait. (*Mt)