JAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk proaktif dalam mendata warung-warung atau pengecer yang belum mendapatkan kembali pasokan gas LPG 3 kilogram (kg).
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan masih ada warung di Jakarta yang belum memperoleh stok gas LPG 3 kg.
Baca Juga : Satgas Gakkum Polda Metro Jaya Diturunkan Awasi Peredaran LPG 3 Kg
“Pemprov DKI harus mendata warung mana saja yang masih berkebutuhan dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti agar gas kembali tersedia di sana,” ujar William kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).
Selain itu, William juga mengingatkan potensi ketidakstabilan harga akibat aksi borong (panic buying) oleh masyarakat, yang khawatir tidak dapat memperoleh gas LPG 3 kg karena kelangkaan pasokan.
Sebelumnya, pemerintah sempat melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg, sehingga masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi. Kebijakan ini berdampak pada sulitnya mendapatkan gas, memicu keluhan dari warga.
Baca Juga : Mujiyono Harap Pembatasan LPG 3 Kg Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Kecil dan UMKM
Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas LPG 3 kg guna mempermudah akses masyarakat.
William mengapresiasi langkah tersebut dan mendorong Pemprov DKI agar turut serta dalam memperlancar distribusi gas LPG 3 kg di Jakarta.
“Langkah Presiden Prabowo tepat dalam merespons kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang telah meresahkan banyak warga Jakarta selama beberapa waktu terakhir ini. Tinggal bagaimana Pemprov DKI juga membantu penyaluran pasokan tabung-tabung gas tersebut ke masyarakat,” tutupnya. (DID)