JAKARTA, BERNAS.ID – Dua langkah berbeda antara TNI Angkatan Laut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, soal eksekusi pagar laut di Tangerang, diperlukan dialog.
“Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap arahan Presiden dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Baca Juga : Pagar Laut Bekasi, UPTD : Tak Ada Pemagaran, Bambu Bagian dari Kontruksi Pembuatan Tanggul
Amel memahami semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, TNI AL bertindak sesuai dengan arahan Presiden, yang menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Amelia memahami kekhawatiran dari KKP yang mengingatkan perlunya kajian lingkungan yang komprehensif sebelum mengambil tindakan lebih.
“Kajian semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat setempat,” tambahnya.
Baca Juga : Legislator Senayan Minta Pemerintah Tidak Tutupi Pemilik Pagar Laut di Tangerang
Untuk memastikan proses yang adil dan transparan, lanjut Amelia, barang bukti yang diperlukan seperti video, foto, keterangan masyarakat, serta batang-batang bambu sudah cukup tanpa harus mempertahankan pagar laut tersebut.
“Langkah ini dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” pumgkasnya. (FIE)
