JAKARTA, BERNAS.ID – Kenaikan PPN 12 Persen yang akan berlaku per Januari 2025, direspon negatif Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang lebih dikenal dengan nama Yenny Wahid.
Yenny mengatakan, kebijakan pemerintah sejatinya harus didasarkan kepada kemaslahatan untuk masyarakat. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan, mulai dari harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan jumlahnya berkurang sebanyak 9 juta orang.
Baca Juga : Ketua DPR Harap Pemerintah Perhatikan Dampak PPN 12 Persen
Yenny menjelaskan bahwa para ekonom menganalisa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia.
“Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?” kata Yenny dalam haul ke-15 wafatnya Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).
Yenny meminta pemerintah untuk berfokus pada kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas.
“Turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani,” tegasnya.
Baca Juga :Berikut Insentif Pemerintah Seiring Pemberlakuan PPN 12 Persen
Dia membandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Lalu, Vietnam yang menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya.
“Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana (kenaikan PPN) ini,” pungkas Yenny. (FIE)
