Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

LSM KAKI Kalsel Geruduk KPK, Buntut Dugaan Ekspor Ilegal Biji Nikel

Oleh: Redaksi Bernas•27 September 2023
LSM KAKI Kalsel Geruduk KPK, Buntut Dugaan Ekspor Ilegal Biji Nikel
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperlihatkan keberaniannya dengan kunjungan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di J..."

🗓️ Dipublikasikan pada 27 September 2023.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada hari Rabu (27/9/2023).

Mereka hadir untuk memberikan dukungan yang tulus kepada KPK dalam upaya mengungkap kasus penyelundupan nikel ke China.

Koordinator KAKI Kalsel, Tubagus Fahmi, dengan mantap menyatakan bahwa saat ini KPK telah mengungkap sumber ekspor nikel ilegal dari Kalsel ke China, yang sebelumnya telah diungkit oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan.

Kasus ini terkait dengan aktivitas PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), sebuah perusahaan yang berbasis di Kotabaru, sebuah wilayah yang kaya akan mineral di pesisir Banua.

Tubagus Fahmi menjelaskan, bahwa KPK menduga sejumlah nikel ilegal tumpang tindih dengan ekspor bijih besi ke China.

Yang menarik, KPK mengklasifikasikan ekspor nikel sebanyak 5,3 juta ton dalam periode 2020-2022 sebagai bukan tindak penyelundupan, meskipun telah ada dugaan ekspor sebanyak itu antara Januari 2020 hingga Juni 2022.

Fahmi menyoroti bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM No.11/2019, sebagai langkah untuk mendukung pengolahan dalam negeri. Namun, pelarangan ini bahkan mendapat gugatan dari Uni Eropa.

Fahmi menambahkan bahwa hingga saat ini, informasi yang mereka terima menyiratkan bahwa klarifikasi KPK telah mencapai Menteri ESDM.

Menteri ESDM masih mempertimbangkan apakah bisa menerapkan royalti pada dua komoditas yang dikirimkan dan apakah ekspor SILO dapat dikategorikan sebagai penggelapan atau penyelundupan.

Fahmi menyampaikan, bahwa KAKI Kalsel telah menemukan jejak bisnis gelap dalam ekspor bijih nikel ilegal sebanyak 5,3 juta ton ke China dari Kalimantan Selatan.

Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menghentikan sementara semua aktivitas ekspor SILO sampai fakta tentang ekspor nikel ini benar-benar terungkap.

Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan kecurigaan KAKI Kalsel terhadap potensi manipulasi data oleh Bea Cukai China, mengingat masih ada beberapa data yang belum diserahkan kepada KPK. KPK saat ini tengah mengaudit Bea Cukai China, dan belum ada fakta yang sah dari Pemerintah Indonesia.

Di tempat yang berbeda, Ketua LSM KAKI Kalsel, Ahmad Husaini, dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan terus mengawasi perkembangan kasus ini hingga pihak berwenang mengambil tindakan tegas.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, KPK wajib menelisik kasus ini, dan sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami berhak meminta KPK untuk menyelidiki dugaan ini hingga akarnya,” tegasnya. (ros)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram