JAKARTA, HarianBernas.com – Gerbang elektronik berbayar di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) diharapkan agar ditiadakan. Hal ini diungkapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dikenal dengan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Sebab, gerbang elektronik ini menyusahkan warga.
“Buat akses boleh, tapi kalau di-charge begitu kan enggak lucu. Harusnya gerbangnya dicabut, kalau memang (gerbang elektronik) enggak guna,” ujar Ahok saat ditemui wartawan, di Balai Kota, pada Senin (4/1).
Baca juga: Begini 3 Cara Membeli Saham Bagi Pemula dengan Mudah
Ahok menolak ketika PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) meminta agar Ahok meresmikan gerbang elektronik ini.
“Kami sebenarnya enggak setuju. Kami sudah panggil mereka (PT JIEP) kok, kan Pemprov DKI punya saham 50 persen di sana,” katanya.
Sebelum Ahok meminta untuk meniadakan gerbang ini, warga sempat berdemo di Cakung. Demo disebabkan warga tidak setuju adanya sistem berbayar di kawasan tersebut.
Sistem berbayar ini, merupakan program yang sudah lama direncanakan oleh PT JIEP. Hal ini diungkapkan oleh Asrul Waryanto yang merupakan Sekretaris Perusahaan PT JIEP.
Sistem berbayar ini, diterapkan sebab di Kawasan JIEP sering disalahgunakan. Kawasan JIEP terlalu bebas diakses oleh masyarakat, sehingga terdapat parkir liar, dan warung remang-remang.
“Antara lain karena itu, karena memang kawasan menjadi sangat terbuka,” ungkap Asrul.
Warga meminta agar Ahok turun tangan guna menyelesaikan permasalahan ini.
Penerapan gerbang berbayar mempersulit warga yang selalu memanfaatkan jalan di kawasan KIP. Sebelum dipasang gerbang berbayar, beragam aktivitas terjadi di kawasan ini. Misalnya berangkat ke sekolah, ke tempat kerja, ke pasar, atau yang lainnya.
Baca juga: Mengenal Trading Saham dan Cara Jitu Jadi Trader Handal
